8,3 Juta Pengangguran, Pemerintah Harus Cari Alternatif Pembukaan Lapangan Kerja

16 Dec 2011 | 02:26 WIB

Senayan (16/12/2011)  Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran prihatin terhadap lebih dari 8 juta pengangguran di Indonesia pada tahun 2011, menurut data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa jumlah penganggur terbuka di Indonesia hingga kini mencapai 8,32 juta orang atau 7,14 persen dari 116,53 juta orang angkatan kerja.

Dalam menyelesaikan masalah ini menteri tenaga kerja dan transimigrasi harus bergandengan tangan dengan kementerian pendidikan, bagaimana kemudian dalam proses pendidikan yang dijalankan mampu mengakomudir materi-materi yang mengarahkan kepada persiapan mental dan kompetensi dalam menciptakan lapangan kerja dan siap kerja, jangan sampai terjadi seperti selama ini, perguruan tinggi atau SMK hanya mampu melahirkan sarjana-sarjana pencari kerja, bukan pembuka lapanga pekerjaan.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini berharap, pemerintah harus bekerjasama dalam menyelesaikan masalah ini, dengan mencari pokok permasalahannya, seperti, masalah yang ditimbulkan oleh beberapa program pendidikan tidak terkait dan cocok dengan dunia usaha dan pasar kerja, serta bertambahnya kelulusan namun miskin lapangan pekerjaan, hal ini harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan oleh kementerian tenaga kerja dan transmigrasi untuk saling bersinergi dalam menyelesaikan pokok masalahnya. Demikian juga dengan kementerian yang lainnya. Ungkap beliau.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah antara lain; “ Mengubah paradigma masyarakat untuk tidak bergantung sebagai pencari kerja, khususnya pada lulusan universitas, mereka harus dididik untuk membuka lapangan pekerjaan dan berani untuk berwirausha, membuat konsep pendidikan yang mengarah pada  penciptaan tenaga kerja serta menciptakan masyarakat yang siap untuk masuk dunia kerja dan bukan sekedar menguasai teori,” Lanjut Herlini.

Herlini Amran juga menambahkan, “bentuk kesungguhan dari pemerintah, perlu diberikan subsidi untuk setiap aktivitas yang berbasis unit usaha masyarakat, sebagaimana yang dilakukan juga dibeberapa Negara seperti Cina, karena selama ini saya menemukan, masyarakat banyak yang siap bekerja dan membuat pekerjaan namun terkendala dengan modal, dan yang lebih penting, pemerintah jangan melakukan yang sebaliknya menjadikan unit masyarakat sebagai sumber pungutan liar. ini kan sangat memalukan,” Pungkas Herlini

MEDIA PKS