Anggaran Pendidikan Besar, IPM Justru Terpuruk

28 Nov 2011 | 14:42 WIB

Dalam laporan United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan penurunan IPM Indonesia 2011 menurun. Hal ini terjadi karena faktor pendidikan. Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rohmani memandang hal ini sebagai persoalan serius.

 

Ini menjadi ironi ditengah kebijakan peningkatan anggaran pendidikan nasional. Seharusnya hasil IPM Indonesia meningkat apabila anggaran pendidikan ditingkatkan. Kenyataan lain menyebutkan IPM Indonesia justru terpuruk bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Singapura.

 

Anggaran pendidikan yang besar itu kata Rohmani belum menyentuh persoalan pendidikan. Anggaran belum dioptimalkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kenyataannya anggaran pendidikan masih didominasi untuk membiayai hal-hal yang bersifat administratif dan tidak bersentuhan langsung dengan peningkatan mutu sumber daya manusia. Kegiatan bersifat administratif  itu seperti digunakan untuk membeli mobil pejabat dan menaikkan gaji pegawai. Alokasi biaya administratif itu mencapai 70%.

 

“Ada apa dengan pemerintah. Anggaran pendidikan sudah dinaikkan, kok IPM kita masih belum mengalami perbaikan. Kita harus melakukan evaluasi, apakah benar faktor anggaran yang menjadi penyebab kualitas SDM kita rendah atau jangan-jangan karena faktor manajemen kebijakan,” kata Rohmani.

 

Rohmani memandang faktor keterpuran ini karena pengelolaan kebijakan pendidikan yang belum tepat. Kebijakan yang ada selama ini belum mampu membaca kebutuhan di lapangan. Masih sering terjadi ketidakharmonisan antara kebijakan dan realitas. Sehingga terjadi benturan kebijakan dengan realitas pendidikan.

 

“Diagnosa persoalan pendidikan belum tepat. Sehingga solusi yang diberikan seringkali tidak menjawab persoalan yang ada. Belum lagi anggaran yang tidak tepat sasaran,” jelas Rohmani.

MEDIA PKS