298
views
         

Anggaran UN Rp 580 Miliar Tidak Realistis

07 Dec 2011 | 14:05 WIB

Jakarta (6/12) Pemerintah mengajukan anggaran Ujian Nasional (UN) 2012 sebesar Rp.580 miliar kepada Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR, Rohmani, mengatakan angka tersebut tidak realistis.

Biaya tersebut menurut Rohmani terlalu besar hanya untuk menentukan kelulusan siswa. “Amat tidak realistis. Angka setengah triliun itu terlalu besar untuk membiayai program yang sebenarnya tidak memiliki andil langsung meningkatkan mutu pendidikan,” kata Rohmani.

Rohmani mengatakan pemerintah seharusnya bisa melakukan efisiensi anggaran. Mengingat keterbatasan anggaran pendidikan. Apalagi UN bukan aktivitas yang memiliki kontribusi langsung terhadap perbaikan pendidikan nasional.

Ia juga menyayangkan pemerintah belum bisa menentukan skala prioritas kebutuhan rill pendidikan nasional. Yang ada selama ini kata Rohmani program yang disusun lebih pada untuk kepentingan elit birokrat.

Hal lain yang membuat angka Rp 580 miliar tersebut tidak realistis adalah output dari anggaran tersebut. Rohmani mengatakan biaya yang dikeluarkan untuk UN terlalu besar hanya sekadar menentukan kelulusan. Seharusnya biaya ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan pendidikan pada aspek lainnya.

Untuk itu Rohmani berharap pemerintah perlu melakukan perubahan terutama mengganti UN sebagai penentu kelulusan menjadi pemetaan mutu pendidikan. Pelaksanaannya pun tidak harus dilakukan setiap tahun. Dan yang melakukan ujian kelulusan diserahkan pada pemerintah provinsi bekerjasama dengan kabupaten/kota dan sekolah.

Untuk diketahui, angka UN tersebut naik sebesar Rp 17,2 miliar dari anggaran UN tahun 2011, yang hanya sebesar Rp 562,8 miliar. Selain biaya yang besar, kenaikan sebesar Rp 17,2 miliar dinilai Rohmani terlalu besar.



BERITA TERBARU LAINNYA
Tata Kelola Pendidikan Tinggi Harus Diperbaiki
11 Jan 2012 | 20 : 29 WIB
Triwisaksana: Transjakarta Harus Perhatikan Kebutuhan Warga Jakarta
11 Jan 2012 | 13 : 45 WIB
Herlini: Data Ulang PJTKI, Tidak tegas PJTKI ilegal
11 Jan 2012 | 11 : 44 WIB
Pencabutan Perda Miras Dorong Kriminalitas & Dekadensi Moral Anak Bangsa
10 Jan 2012 | 20 : 28 WIB
DPP PKS Latih Relawan Perempuan
10 Jan 2012 | 16 : 17 WIB

MEDIA PKS