Biaya Haji Masih Bisa Lebih Murah

23 Jun 2011 | 15:45 WIB

Jakarta (23/06) DPR meminta Kementerian Agama menggunakan usulan Kementerian Perhubungan terhadap rencana Biaya Penerbangan Ibadah haji Tahun 2011 sebesar 1.839 US Dollar, dari sebelumnya 1.733 US Dollar pada tahun 2010. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis di Senayan pada Raker dengan Kementerian Perhubungan , Kamis (23/6). “DPR masih akan terus mengkaji komponen harga yang bisa dikurangi, agar biaya Haji lebih terjangkau bagi masyarakat” ungkap Legislator PKS ini.

 

Seperti diketahui Pemerintah bersama DPR telah memulai pembicaraan mengenai  BPIH masa sidang ini.  Dalam bahan yang diterima DPR, pemerintah mengajukan kenaikan harga penerbangan dari 1.755 US Dollar ditahun 2010 menjadi 2.076 US Dollar dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar 1 US Dollar sebesar 9000 rupiah. Pemerintah selain jeli dalam menentukan harga harus pula menjamin kenyamaan pelaksanaan penerbangan kepada jamaahnya.

 

Dari data yang diterima Iskan, Evaluasi pemberangkatan haji tahun lalu masih  diwarnai tingginya angka keterlambatan,dan berkurangnya kenyamanan pelaksanaan haji. Kepulangan lebih gawat lagi, Garuda terlambat 200 kali (12 alasan teknis 188 alasan operasional) OTP nya hanya 35,48%, untuk Saudi Airlines 90 kali keterlambatan dengan OTP 47,28%.  "rata-rata mayoritas jemaah haji tertunda/terlantar sebelum pulang," papar Iskan

 

Dalam Raker yang berlangsung 2 jam tersebut Kementerian Perhubungan membenarkan Penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun 2010 yang masih memperlihat kendala baik pada saat pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji. keterlambatan ini disebabkan  kepadatan bandara King Abdul Azis Jeddah serta masalah teknis dan operasional maskapai penerbangan .

 

Di sisi lain, Iskan Qalba Lubis menekankan beberapa hal antara lain agar Kementerian Perhubungan jangan hanya menggunakan patokan penghitungan harga hanya dari satu maskapai penerbangan yaitu PT Garuda Airlines Indonesia (GAI) karena dari RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang telah dilakukan dengan beberapa maskapai memperlihatkan perbedaan harga yang signifikan seperti tawaran dari maskapai Batavia Airlines “Pemerintah juga harus memiliki komitmen apabila keterlambatan tetap terjadi dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada jamaah”. pungkas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara II ini.

MEDIA PKS