BPLS Seharusnya Bekerja Lebih Optimal

22 Sep 2011 | 11:43 WIB

Jakarta (22/9) Komisi V menilai Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) seharusnya sudah melakukan langkah antisipatif terhadap meningkatnya volume semburan lumpur Sidoarjo yang terjadi beberapa hari terakhir.  Hal ini karena setiap tahun BPLS selalu diberikan anggaran untuk kegiatan perencanaan operasi luapan lumpur yang nilainya melebihi Rp 1 miliar Penilaian ini disampaikan Anggota Komisi V DPR Sigit Soesiantomo di Jakarta, Kamis (22/9). “Jadi, sangat mengherankan jika di media muncul berita kondisi tanggul terancam jebol dan BPLS menyatakan sedang mengupayakan dana tambahan untuk menanganinya,“ kata Sigit.  

 

Lebih jauh, Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya) ini menyatakan bahwa BPLS termasuk dalam lembaga yang tingkat penyerapan anggarannya terendah di tahun 2011. Hingga akhir semester  I tahun 2011 ini, kata Sigit, BPLS hanya mampu menyerap 12,8% dari total anggaran Rp 1,286 triliun. “Sehingga terasa amat janggal jika ada pernyataan bahwa BPLS sedang mengupayakan untuk mencari tambahan dana guna mengantisipasi kemungkinan jebolnya Tanggul kolam. Terlebih, pembahasan APBN-P  tahun 2011 yang menambah anggaran BPLS pun sudah disyahkan,” ungkapnya.

 

Mengingat tugas BPLS adalah untuk mengoptimalkan manfaat yang diterima masyarakat, Sigit meminta agar Kepala BPLS dapat meningkatkan kinerja seluruh staf yang dipimpinnya. Penyerapan yang rendah menunjukkan prosentase volume pekerjaan yang dikerjakan belum maksimal Untuk itu ke depan penggunaan anggaran yang ada mestinya bisa digunakan untuk mengantisipasi masalah ancaman jebolnya tanggul tersebut. “Kinerja BPLS dalam penanganan masalah yang terjadi di Sidoarjo belakangan ini akan menjadi catatan penting dalam pertimbangan penyetujuan anggaran APBN 2012,“ tutup Sigit.

MEDIA PKS