Daerah Lumbung Harus Tolak Beras Impor

06 Oct 2011 | 17:30 WIB

Anggota Komisi IV DPR, Hb. Nabiel Almusawa mendukung langkah Gubernur Jawa Timur yang berani menolak peredaran beras impor di wilayahnya dan meminta Bulog setempat agar hanya  mengedarkan beras yang diserap dari petani Jawa Timur.  “Akan sangat baik bila langkah ini diikuti oleh para kepala daerah  lain terutama yang daerahnya merupakan lumbung beras seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah”, tuturnya dalam siaran pers Kamis (6/10).

 

Menurut kalkulasi nasional, lanjutnya, sebenarnya kita surplus beras. Berdasarkan Angka Ramalan II Badan Pusat Statistik produksi padi tahun 2011 ini mencapai angka 68.06 juta ton GKG. Angka ini meningkat 1,59 juta ton (2,4%) dibanding tahun 2010. Peningkatan produksi ini diperkirakan karena peningkatan luas panen 313,5 ribu ha (2,36%) dan peningkatan produktivitas sebesar 0,02 kuintal per ha (0,04%).

 

Dengan capaian produksi ini, diperhitungkan Indonesia akan surplus 5 juta ton. Di atas kertas surplus 5 juta ton ini, mencukupi untuk cadangan beras sebesar 3,5 juta ton.  “Namun surplus beras tersebut berada di tangan para pedagang.  Bulog kalah bersaing dengan para pedagang dalam memperebutkan produksi gabah dan beras petani”, kata Politisi PKS ini.

 

Bila sebelum tanggal 15 April 2011, menurutnya, kekalahan Bulog tersebut bisa dimengerti.  Saat itu, Bulog tidak berani membeli beras diatas HPP.  Sementara itu, para pedagang berani membeli di atas HPP (harga pembelian pemerintah) sehingga petani lebih memilih menjual gabah ke pedagang.

 

Pada tanggal tersebut keluar Inpres No.8 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras yang Dikelola oleh Pemerintah dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim.  Inpres ini memungkinkan Bulog untuk membeli beras petani dengan harga diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).  “Setelah tanggal ini ternyata Bulog masih belum juga optimal menyerap gabah dan beras petani.  Buktinya, impor beras masih terus berlangsung untuk memenuhi stoknya”, paparnya tegas.

 

"Ini berarti, Bulog masih kalah bersaing dengan pedagang.  Para kepala daerah perlu memanggil dan meminta Bulog setempat agar lebih sungguh-sungguh dalam menyerap beras dari petani lokal.  “Kalau didesak oleh kepala daerah mudah-mudahan Bulog bisa bekerja lebih keras lagi”, pungkas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II ini.

MEDIA PKS