DPR Desak Pemerintah Alihkan Subsidi BBM ke Angkutan Kereta

10 Oct 2011 | 16:30 WIB

Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah agar mengalihkan sebagian subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk angkutan kereta api pada APBN 2012. Hal itu diungkapkan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS yang duduk di Badan Anggaran, Yudi Widiana Adia saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan di Jakarta, Senin (10/10).

 

Menurut Yudi, kebijakan subsidi BBM selama ini tidak memihak pada transportasi publik seperti kereta api. Dari besaran subsidi BBM pada APBN 2011 sebesar Rp 187,6 trilyun, sebanyak 89% dinikmati oleh angkutan darat. Dan khusus untuk premium, 53% dinikmati oleh mobil-mobil pribadi. Oleh karena itu Yudi mendesak agar alokasi subsidi untuk mobil pribadi dialihkan saja untuk menyubsidi BBM kereta api.

 

“Tahun 2012, BBM bersubsidi diperkirakan akan melambung menjadi Rp 253,35 trilyun, sehingga tidak adil jika subsidi sebesar itu tidak menyentuh transportasi massal. Pemerintah harus berani stop subsidi BBM kendaraan pribadi dan mengalihkan ke transportasi publik seperti kereta api," tegas Yudi.

 

Dengan subsidi, lanjut Yudi, pengelola kereta api dapat berinvestasi untuk pembangunan jaringan rel baru, pengadaan rangkaian-rangkaian gerbong, serta membuat tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Semua itu berdampak langsung pada peningkatan layanan transportasi publik menjadi lebih baik.

 

“Jika layanan transportasi publik jauh lebih baik dibanding saat ini, maka penggunaan mobil pribadi akan jauh berkurang sehingga solusi atas kemacetan dengan sendirinya teratasi,” ujar Yudi.

 

Dalam pengelolaan transportasi publik seperti kereta api, lanjut Yudi, juga jangan bertumpu pada target ingin mendapatkan untung besar secara langsung. Kereta api sebagai transportasi publik jangan diposisikan sebagai pusat untuk mengeruk keuntungan. Keuntungan bagi pengelola kereta api bisa didapat, misalnya, dengan hak mengelola aset, seperti stasiun dan lahan sekitarnya.

Selain desakan pengalihan subsidi BBM ke angkutan kereta api, Yudi juga menyoal ketidakjelasan mekanisme pencairan dana public service obligation (PSO) untuk penumpang kelas ekonomi. Selama ini, pihak PT kereta api sebagai operator angkutan kereta api mengaku pencairan dana PSO sering jauh terlambat bahkan terkesan di tahan-tahan. Akibatnya, pihak PT Kereta Api kesulitan untuk memberikan layanan angkutan uumum yang baik karena biaya operasional yang “disandera” pemerintah.

 

“PSO itu seharusnya diberikan diawal tahun, bukan di pertengahan apalagi di akhir tahun. Ini faktanya, paling cepat PSO baru keluar pertengahan tahun. Bagaimana kereta api ekonomi mau terperhatikan dengan baik,” kata Yudi.

 

Lebih lanjut Yudi mengatakan, hasil kajian Fraksi PKS DPR RI menunjukkan bahwa moda angkutan kereta api kelas ekonomi masih menjadi pilihan banyak orang karena ongkosnya yang murah. Tingkat okupansi angkutan kereta api ekonomi pada 2008-2010, rata-rata melebihi 100 persen, baik yang jarak jauh, jarak sedang maupun jarak dekat.

 

"Sebanyak 75 persen responden juga menganggap pelayanannya baik, meski sebagian besar kereta api kelas ekonomi toiletnya tidak berfungsi baik," katanya.

 

Moda angkutan kereta api juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan moda transportasi darat yang lain. Oleh karena itu, ia mengatakan, pemerintah dan PT Kereta Api harus berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan angkutan kereta api kelas ekonomi yang aman dan nyamandengan harga terjangkau.

MEDIA PKS