DPR Desak Pemerintah Hentikan Pengiriman TKW Ke Luar Negeri

23 Nov 2011 | 14:30 WIB

Senayan (23/11) Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran meminta Pemerintah untuk menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW)  ke luar negeri karena sebagian besar mendapatkan perlakuan diskriminatif dari majikannya. Data Migrant Care menyebutkan sekitar 70 persen dari sekitar enam juta TKI adalah perempuan sehingga yang paling banyak mengalami kekerasan adalah TKI wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Hal ini disampaikan Herlini di DPR, Rabu (23/11).

 

"Kondisi ini diperparah oleh sikap perusahaan-perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang kurang peduli terhadap derita TKI yang disalurkannya ke luar negeri. Pemerintah seharusnya bisa belajar dari Negara Bangladesh yang membuat regulasi untuk melarang TKW bekerja di luar negeri sehingga permasalahan TKI di Luar Negerinya tidak sebanyak permasalahan seperti Indonesia. Untuk itu, kami meminta pemerintah memperpanjang pemberlakukan moratorium pengiriman TKI keluar negeri", tegas Herlini

Herlini menambahkan, setiap tahun, devisa negara yang diperoleh dari subsektor ini mencapai Rp 44 triliun. Tidak salah kalau mereka disebut pahlawan devisa negara, sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di dalam negeri. Ironisnya, perlakuan pemerintah terhadap TKI masih terbatas. "Seringkali tindakan pemerintah terkesan menunggu.

 

“Pemerintah baru bergerak ketika terjadi permasalahan Untuk hal ini, Indonesia belajar dari India yang mengirimkan buruh migran dengan kualifikasi tertentu terutama bidang infomasi dan teknologi sehingga mendapat posisi yang lebih terhormat,” ungkap Herlini.

 

Lebih jauh Herlini menambahkan, kepergian TKI ke luar negeri harus memberikan dampak positif baik bagi keluarga maupun negara. Herlini mengusulkan TKI yang bekerja di luar negeri bisa mandiri dan membawa keluarga. "Dengan demikian ketahanan keluarga mereka akan tetap terjaga. Selanjutnya, agar permasalahan TKI bisa diminimalisir, maka pemerintah harus mampu menyediakan lapangan kerja”, pungkas Herlini yang juga Anggota DSP PKS ini.

MEDIA PKS