DPR Prihatin Siswa Tewas Tertimpa Atap Sekolah

04 Oct 2011 | 16:30 WIB

Jakarta (4/10) Anggota Komisi VIII DPR RI asal Dapil Banten Jazuli Juwaini merasa sangat prihatin sekaligus menyesalkan peristiwa robohnya atap Madrasah Diniyah Al-Ikhlas di Desa Cidikit, Kecamatan Bayah, Lebak Banten pada Senin, 3 Oktober 2010 lalu. Peristiwa ini menyebabkan satu orang siswa tewas dan 10 orang lainnya terluka serius. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat.

 

Jazuli mengungkapkan hal tersebut di sela-sela rapat paripurna DPR RI, Selasa(4/10). Ketua DPP PKS Bidang Pembangunan Ekonomi Ummat  ini juga menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya salah satu siswa akibat peristiwa itu. Dia berharap tidak ada lagi sekolah madrasah yang roboh dan memakan korban.

 

“Ini salah satu bukti bahwa akses pendidikan belum merata dan belum menjangkau daerah-daerah terpencil. Karena fasilitas dari pemerintah minim maka masyarakat berinisiatif membangun sekolah secara swadaya dengan dana yang sangat terbatas. Akhirnya bangunan dan sarana yang ada sangat memprihatinkan. Seperti contoh Madrasah Diniyah Al-Ikhlas ini dibangun dengan material kayu dan bambu yang sudah lapuk. Karena tidak mampu menahan beban genteng akhirnya ambruk. Ini kan sangat membahayakan jiwa siswa dan guru-guru di sekolah tersebut,” sesal Jazuli.

 

Sebelumnya, sebanyak 12 siswa SMP Negeri I Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten menderita luka-luka akibat tertimpa atap bangunan sekolah, Kamis, 29 September 2011. Korban kebanyakan mengalami luka robek dan memar di sekujur tubuh akibat tertimpa kayu dan genting. Padahal bangunan tersebut baru selesai akhir tahun 2010. Dan dana pembangunannya diperoleh dari dana bantuan provinsi sekitar 100 juta.

 

“Sangat ironis sekali, ada sekolah yang rubuh karena tidak ada biaya dan di satu sisi ada sekolah yang rubuh padahal baru dibangun dengan dana yang cukup besar. Ini kan ada yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran pendidikannya. Harus dilakukan penyelidikan kemungkinan adanya penyelewengan berupa penurunan spesifikasi bangunan,” ungkap Jazuli.

 

Jazuli melanjutkan, anggaran pendidikan yang setiap tahun bertambah semestinya dapat disalurkan dan diserap dengan baik. Salah satu dari tiga pilar kebijakan pendidikan adalah perluasan dan pemerataan pendidikan. Namun ternyata itu belum terlaksana dengan baik. Masih banyak anak-anak yang tidak berkesempatan untuk sekolah dikarenakan kurangnya akses pendidikan.

 

“Perlu ada standar bangunan sekolah dan audit dalam pembangunannya. Sehingga kemungkinan terjadi penyelewengan anggaran untuk pembangunan dan sarana pendidikan dapat dihindari,” pungkas Jazuli yang maju menjadi Calon Gubernur Banten 22 Oktober 2011 yang akan datang.

MEDIA PKS