IPM Indonesia Rendah, Tamparan Bagi Pemerintah

10 Nov 2011 | 13:15 WIB

Jakarta – Bangsa Indonesia dikejutkan oleh laporan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) yang dirilis Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nation Development Program/UNDP). Menurut laporan tersebut, IPM Indonesia sangat rendah bahkan dibawah standar minimum IPM dunia sekalipun.

 

Ketua Bidang Perempuan DPP Partai Keadilan Sejahtera, Anis Byarwati mengatakan, laporan UNDP sudah semestinya menjadi evaluasi total bagi kebijakan pembangunan Indonesia ke depan agar pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia juga mendorong peningkatan kualitas hidup rakyatnya.

 

“Human Development Index (HDI) itu kan indeks pembangunan manusia yang digunakan oleh UNESCO dengan menggunakan empat indikator, antara lain pendidikan dan kesehatan. Bukan hanya menjadi kontroversi namun laporan itu merupakan tamparan keras bagi pemerintah,” ujar Anis di Jakarta, Kamis (10/11).

 

Lebih lanjut Anis mengatakan, laporan UNDP itu dinilai sangat mengejutkan banyak pihak karena dalam satu dasawarsa terakhir, pembangunan sosial-ekonomi Indonesia dinilai banyak pengamat ekonomi nasional bahkan dunia sangat signifikan, terutama dibanding negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan saat ini Indonesia disebut sebagai ‘The Emerging Country’ dengan pertumbuhan ekonomi yang surplus bersama India dan Cina ditengah negara-negara lain terkena dampak krisis ekonomi tahun 2008. Namun pada kenyataannya, pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia.

 

Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, lanjut Anis, sangat mudah ditemukan keadaan masyarakat Indonesia yang memang berada dalam kualitas kehidupan yang rendah. Sebagai contoh, rendahnya angka harapan hidup rata-rata orang Indonesia sangat berkaitan erat dengan minimnya fasilitas dan akses kesehatan bagi masyarakat, terutama yang tidak mampu. Begitupun rendahnya angka harapan sekolah rata-rata orang Indonesia adalah karena masih mahalnya biaya pendidikan.

 

“Jadi penilaian itu ada benarnya. Lihat saja seperti di pedesaan,” tegasnya.

 

Menurutnya, persoalan yang dipaparkan UNDP bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Persoalan tersebut juga menjadi tanggung jawab masyarakat Indonesia secara umum. Harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan rakyatnya. Karena menurut Anis, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam wilayah kebijakan dan penyediaan fasilitas. Sementara masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam mendukung program pembangunan dan memelihara infrastuktur yang disediakan pemerintah.

 

“Disini diperlukan peran partisipatif dari masyarakat untuk ikut dalam meningkatkan kualitas kehidupannya. Tidak selalu menyalahkan sepihak pemerintah. Jadi untuk masyarakat, dari pasif kepada partisipatif,” cetusnya.

 

Dia mencontohkan hal sederhana, yaitu membudayakan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

 

“Sesuai dengan platform kita di PKS, kita ingin membangun negara ini tidak sepihak, tapi melibatkan secara partisipatif berbagai elemen bangsa. Masyarakat ikut terlibat untuk membangun negara ini sesuai dengan cita-cita bersama,” pungkas Anis.

 

Laporan UNDP menempatkan IPM Indonesia berada pada urutan ke 124 dari 187 negara yang disurvei. Laporan tersebut dirilis pada 2 November 2011 lalu. Menurut laporan itu, IPM Indonesia hanya 0,617. Peringkat Indonesia jauh dibawah negeri tetangga, Malaysia yang berada pada posisi 61 dunia dengan angka 0,761.

 

Laporan itu juga menyebutkan IPM Indonesia tertinggal di semua sektor jika dibanding Malaysia. Untuk indeks kesehatan misalnya, salah satu yang indikatornya adalah angka harapan hidup. Harapan hidup orang Indonesia rata-rata adalah 69,4 tahun. Sedangkan Malaysia 74,2 tahun. Begitu juga dengan indeks pendidikan, indikator angka harapan rata-rata tahun sekolah orang Indonesia hanya 0,584, jauh dibawah Malaysia 0,730.

 

Meski IPM Indonesia terus mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir, namun pencapaian kenaikan itu masih berada di bawah rata-rata negara lain di kawasan dan dunia yang saat ini telah mencapai angka 0,682. IPM Indonesia pada 2011 berada pada angka 0,617, naik dari 10 tahun lalu yakni 0,543.

MEDIA PKS