Beranda Berita Tentang PKS Perempuan Segmen Muda Luar Negeri Wawancara Galeri Foto PKS TV
82
views
         

Komisi V DPR Akan Bentuk Panja Kasus Runtuhnya Jembatan Tenggarong

30 Nov 2011 | 17:30 WIB

TENGGARONG - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) kasus Runtuhnya Jembatan Tenggarong atau Jembatan Mahakam untuk mengungkapkan fakta-fakta penyebab runtuhnya jembatan tersebut. Panja ini akan menggali informasi dari tim-tim independen maupun para pakar agar memperoleh fakta dan informasi yang benar.

 

Panja juga diharapkan bisa merekomendasikan revisi aturan perundangan-undangan terkait pembangunan dan oemeliharaan jalan raya dan jembatan agar ke depan kasus serupa tidak terulang kembali. Demikian dikatakan Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia saat bersama tim pencari fakta Komisi V meninjau lokasi runtuhnya Jembatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (30/11).

 

Selain itu, lanjut Yudi, Panja juga dibentuk untuk mengakhiri polemik antar siapa yang harus bertanggungjawab atas persoalan ini mengingat sat ini terjadi upaya saling lempar tanggung jawab antar instansi terkait.

 

“Saling lempar tanggung jawab itu bukan hanya tidak akan menyelesaikan masalah, namun juga memperburuk citra Indonesia khususnya soal kemampuan dan kualitas anak bangsa ini membangun infrastruktur sehingga menjadi kontraproduktif,” ujar Yudi.

 

Lebih lanjut Yudi mengatakan, aturan perundang-undangan yang ada memang tidak secara spesifik mengatur soal jembatan. Aturan hukum yang ada menyamaratakan pemleiharaan jembatan dengan pemeliharaan jalan sehingga hal itu perlu direvisi.

 

Berdasarkan fakta yang dikumpulkan di lapangan, tidak ada kapal tongkang yang menabrak pilar jembatan dan secara teknis tidak mungkin mengingat lebar sungai cukup panjang dan sehingga konstruksi jembatan tidak menghalangi arus kendaraan di permukaan atau badan sungai. Yudi khawatir isu tersebut dikembangkan untuk mengalihkan tanggungjawab terkait prosedur pemeliharaan jembatan.

 

Temuan Komisi V lainnya bahwa beberapa hari sebelum kejadian, tepatnya pada hari Senin (21/11) hingga Kamis (24/11) Kementerian Pekerjaan Umum mengirim tim pembinaan teknik (Bintek) untuk menyiapkan prosedur standar operasi (SOP) pemeliharaan jembatan tipeCable Stayed. Namun diakui Yudi, tim tersebut sudah sangat terlambat karena seharusnya sejak jauh-jauh hari, Kementerian PU harusnya menyiapkan SOP pemeliharaan jembatan-jembatan khususnya yang dibangun oleh pemerintah daerah.

 

Temuan lainnya, bahwa masukan (advis) agar dilakukan perbaikan jembatan sudah muncul sejak tahun. Namun sayangnya tidak memperoleh dukungan politik anggaran yang memadai untuk pemeliharaan.

 

“Itu menunjukkan tidak dimilikinya pengetahuan yang benar dan memadai terkait sarana infrastruktur modern yang dibangun. Sehingga persoalan tersebut dianggap sepele,” cetus Yudi.

 

Sementara itu terkait evakuasi korban Yudi meminta Badan SAR nasional (Basarnas) bergerak lebih cepat dengan dukungan peralatan dan dana yang lebih baik. Hasil pengujian lapangan tim Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menunjukkan adanya mobil-mobil yang terjebak di dasar sungai dengan kedalam sekitar 60 meter dibawah permukaan air.

BERITA TERBARU LAINNYA

MEDIA PKS