Komisi V Studi Banding UU Jalan Ke Kanada

16 Nov 2011 | 15:47 WIB

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan ke Kanada untuk studi banding mengenai pengelolaan jalan. Kunjungan tersebut dalam rangka penguatan materi RUU Jalan yang akan dibahas DPR.

Anggota Komisi V dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, dipilihnya negara Kanada karena ada kesesuaian struktur pengelola jalan antara Departement of Public Work dan Departement Of Transportation.

"Selain telah wujudnya National Transportation System yang terpadu antara jalan raya, rel kereta api, pelabuhan hingga bandara. Pada 2006 yang lalu Kanada bahkan telah masuk ke tahap pelaksanaan perwujudan strategi menjadi Gateway (pintu gerbang) dimana di barat (Vancouver dan sekitarnya) akan menjadi hub bagi hubungan dengan Asia Pasifik sebagai pasar yang sedang berkembang (emerging market)." ujar Mardani, Rabu (16/11/2011). 

"Dan di wilayah timur (Montreal dan sekitarnya) melayani Eropa hingga terusan Suez dan sisi selatan untuk melayani Amerika Serikat dan Amerika Latin," kata Mardani. 

Selain Mardani, anggota Komisi V dari FPKS lainnya yang ikut serta adalah Yudi Widiana. Ada 4 kota yang dikunjungi selama 6 hari kerja, yaitu Vancouver, Ottawa, Montreal dan Toronto.

Dalam kunjungaan ke Vancouver, komisi V meninjau pelebaran jalan dan pembuatan jembatan baru di Port Mann Bridge dan Highway 1, dari sebelumnya masing-masing dua jalur menjadi lima jalur. Solusi ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan arus dari Urban area menuju down town.

Pelaksanaan proyek mencapai CAD 3,3 miliar (setara dengan Rp 28 trilyun ) untuk jalan sepanjang 37 km dan jembatan sepanjang 1,2 km dengan bentang 65 m ini dilakukan dengan pola Public Privat Partnership (PPP) dimana pemerintah hanya menyertakan dana CAD 150 juta . 

Pola PPP ini berjalan baik dengan adanya kepastian hukum dan prospek keuntungan ekonomi.

Di Ottawa Komisi V bertemu dengan Kementerian Transportasi Kanada dimana dijelaskan pola hubungan Pusat/Federal dan Provonsi/Kota dalam perencanaan, pembangunan dan perawatan serta konektivitas jalur transportasi jalan, rel kereta dan jembatan. 

Kesan PPP dan privatisasi pengelolaan bandara, pelabuhan dan kereta oleh swasta membawa dampak meningkatnya efisiensi dan beban anggaran pemerintah. Semuanya dilakukan dengan proses tender dan peraturan yang transparan dan bertanggung jawab.

MEDIA PKS