Korupsi Marak Karena Lemahnya Pengawasan Internal
04 Oct 2011 | 13:43 WIBJakarta (4/10) Beberapa bulan terakhir perpolitikan Indonesia diguncang dengan kasus-kasus korupsi. Tidak tanggung-tanggung kasus-kasus korupsi yang mencuat ke permukaan terbilang besar dan melibatkan pejabat tinggi di kementerian tertentu. Beberapa modus operandinya adalah kongkalikong antara pemegang kebijakan dan pelaksananya. Hal ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan program/kegiatan proyek.
Mencermati fenomena tersebut, anggota Komisi XI DPR Memed Sosiawan menyatakan bahwa korupsi di lembaga negara terjadi, akibat lemahnya kontrol internal Pemerintah atau mungkin terjadi pembiaran mulai dari awal perencanaan kegiatan masing-masing Kementerian/Lembaga. “Lemahnya kontrol internal menjadi peyebab awal dan yang paling utama dalam setiap kasus korupsi di beberapa lembaga. Kuncinya adalah pada kontrol anggaran yang kuat,” kata Memed di Jakarta, Selasa (4/10)
Lebih lanjut Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII tersebut menyatakan bahwa seharusnya Pemerintahdapat mengantisipasi sejak dini untuk dapat mencegah kasus tersebut terulang. Apalagi, di masing-masing kementerian sudah ada Inspektorat Jenderal (Irjen) yang bertugas mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap potensi penyelewengan. “Pengawasan internal bisa melalui optimalisasi peran Inspektor Jenderal, atau melalui kontrol yang kuat dari menteri yang bersangkutan melalui mekanisme internal yang kuat” jelasnya.
Untuk itu, poltisi PKS ini mendesak Menteri Perencanaan Nasional sekaligus Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan pengawasan ditingkat perencanaan program agar tidak terjadi pembelokan arah. Di sisi lain, menurut Memed, Menteri Keuangan dapat melakukan pengawasan ditingkat penganggaran sedini mungkin. “Saya usul kalau bisa dibuat mekanisme reward dan punishment bagi Kementerian atau Lembaga, bahkan Daerah yang benar-benar memiliki komitmen terhadap pencegahan dini terhadap modus korupsi di semua tingkatan,” tutup Memed.
Hapus Pajak Bagi Pengusaha Kecil</>
11 Oct 2011 | 15:30 WIB
|
Permendiknas Jangan Buka Celah Pungutan</>
11 Oct 2011 | 11:00 WIB
|
Wawancara The World Time Dengan Gubernur Sumatera Barat</>
11 Oct 2011 | 10:00 WIB
|
Wawancara Presiden PKS Terkait Isu Pembubaran KPK dan Reshuffle Kabinet</>
10 Oct 2011 | 19:30 WIB
|
DPR Desak Pemerintah Alihkan Subsidi BBM ke Angkutan Kereta</>
10 Oct 2011 | 16:30 WIB
|