236
views
         

Lagi, Pemerintah Lalai Jalankan UU Pelayaran

29 Aug 2011 | 19:52 WIB

JAKARTA—Musibah tenggelamnya KM Windu Karsa tenggelam di Teluk Bone, Sabtu (27-8) dini hari, membuktikan kelalaian pemerintah dalam menjalankan UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, terlebih penyebab musibah tersebut diduga akibat kelebihan daya tamping penumpang (overcapacity).

 
“Kami sangat menyesalkan dan ikut prihatin dengan musibah ini. Seharusnya hal ini bisa dihindari karena Undang Undang Pelayaran sudah mengatur tentang keselamatan pelayaran. Namun, saat mudik lebaran seperti ini ketentuan tentang keselamatan pelayaran seperti data manifest, kelaikan kapal dan kelebihan muatan kerap dilanggar operator dengan ijin syahbandar sebagai wakil pemerintah di Pelabuhan,” kata Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik (BKP) Mustafa Kamal, Sabtu (27-8).
 
Mustafa yang juga Ketua Fraksi PKS DPR ini menilai musibah tenggelamnya KM WIndu Karsa di Teluk Bone merupakan kelalaian pemerintah dalam menjalan UU Pelayaran. Seharusnya, syahbandar selaku wakil pemerintah tidak mengeluarkan surat persetujuan berlayar (SPB) kepada nakhoda jika hasil pemeriksaan menunjukan bahwa kapal tersebut kelebihan muatan. Disisi lain, syahbandar juga seharusnya melarang kapal berlayar jika diketahui ada cuaca buruk seperti gelombang tinggi yang bakal mengancam keselamatan pelayaran.
 
“Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamananpelayaran. Seharusnya saat diketahui kapal kelebihan muatan apalagi dengan cuaca buruk SPB tidak dikeluarkan,” kata Mustafa.
 
Sebagaimana diatur dalam pasal 208, syahbandar memiliki tugas mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan,keamanan dan ketertiban di pelabuhan. Syahbandar dapat tidak mengeluarkan SPB jika kelaiklautan dan keselamatan pelayaran tidak dipenuhi.                         

 

Merak--Bakauheni
 
Sebagai pelabuhan penyeberangan terpadatdi Indonesia, penyelenggaraan pelayaran di pelabuhan penyeberangan Merak—Bakauheni juga harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Terlebih pada musim mudik lebaran, dimana terjadi peningkatan jumlah penumpang.                               

 

Kelompok Fraksi  (Poksi) V PKS DPR RI KH Abdul Hakim, dalam rilisnya mengatakan regulator dan operator di pelabuhan Merak kerap melanggar aturan keselamatan pelayaran. Hakim mengaku telah mewawancarai sejumlah operator kapal dan mendapati bahwa sejumlah ketentuan tentang keselamatan pelayaran seperti data manifest, kelaikan kapal dan kelebihan muatan kerap dilanggar.

“Banyak nahkoda kapal yang melayani penyeberangan Merak—Bakauheni yang mengeluhkan longgarnya pengawasan kelaikan kapal. Mereka mengaku kerap dipaksa membawa kapal meski kondisi sebenarnya kapal tidak laik karena salah satu mesinnya mati. Muatan penumpang dan mobil juga kerap melebihi kapasitas dan hal itu menjadi lumrah ketika peak season saat hari-hari besar.” Kata Hakim. 

 

Atas dasar itu, Hakim meminta pemerintah, khususnya syahbandar untuk benar-benar menjalankan amanat UU Pelayaran. “Keselamatan dan keamanan pelayaran tidak bisa diabaikan karena ini menyangkut nyawa manusia. Regulator atau operator yang melanggar UU ini harus diberikan sanksi sesuai dengan UU No.17 tahun 2008,” kata Hakim

 



BERITA TERBARU LAINNYA
Bulog Lebih Gesit Mengimpor daripada Menyerap Beras Lokal>
09 Sep 2011 | 19:45 WIB
Daya Serap APBN Rendah, Pemerintah Diminta Perbaiki Manajemen>
09 Sep 2011 | 19:45 WIB
Tambahan Kuota BBM Bersubsidi Tidak Efektif>
09 Sep 2011 | 16:16 WIB
Pemerintah Jangan Reaktif Tanggapi RIM>
09 Sep 2011 | 16:15 WIB
Pemerintah Harus Minta Maaf Atas Buruknya Layanan Mudik>
09 Sep 2011 | 16:10 WIB

MEDIA PKS