83
views
         

Lahan Pertanian Rawan Banjir, Perkuat Infrastruktur Irigasi

19 Jan 2012 | 18:08 WIB

Senayan, Jakarta (18/1) – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyatakan lahan pertanian yang umumnya berada di pedesaan banyak yang terkena banjir sehingga berdampak pada menurunnya produksi hasil pertanian khususnya padi dan palawija. Untuk itu, ia mengingatkan pemerintah agar mengoptimalkan pembangunan infrastruktur pertanian melalui pembangunan jaringan irigasi desa (JIDES). Jides adalah jaringan irigasi berskala kecil yang terdiri dari bangunan penangkap air (bendung, bangunan pengambilan), saluran dan bangunan pelengkap lainnya yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa baik dengan atau tanpa bantuan pemerintah.

Menurut Politis PKS, Hermanto, keberadaan irigasi menjadi sangat vital di dalam menjaga dan meningkatkan produktifitas hasil pertanian. Apalagi pemerintah telah mencanangkan target surplus beras 10 juta ton per tahun (2014). "Untuk itu, realisasi pembangunan infrastruktur pertanian perlu terus dioptimalkan. Bahkan pembangunan sarana dan prasarana pertanian dalam bentuk jaringan irigasi perlu mendapatkan prioritas. Kurangnya pembangunan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi sebagai dampak terjadinya banjir akan mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun", jelas Anggota DPR RI Dapil Sumbar ini.

Sebagaimana diketahui, Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang SDA dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi tersier sampai ke tingkat usahatani (JITUT) dan jaringan irigasi desa (JIDES) menjadi hak dan tanggung jawab petani pemakai air (P3A) sesuai dengan kemampuannya.

Hermanto juga berharap terjadinya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa kewenangan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usahatani dan jaringan irigasi desa menjadi kewenangan dan tanggung jawab instansi tingkat kabupaten/kota yang menangani urusan pertanian.

Hermanto juga mendesak pemerintah untuk bisa proaktif membantu petani yang areal pertaniannya terkena puso. Sebagai gambaran, pada tahun 2011 Kementerian Pertanian mengalokasikan dana kontijensi pangan sebesar Rp 3 triliun. Sedangkan untuk tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp 4 triliun. Dana kontijensi tahun 2011 berupa paket bantuan kepada petani yang mengalami gagal panen (puso) dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 3,7 juta per ha yang terdiri dari biaya tenaga kerja usaha tani padi sebesar Rp 2,6 juta/ha dan paket bantuan pupuk (urea, NPK, Organik) sebesar Rp 1,1 juta/ha", pungkas Kandidat Doktor IPB ini.



BERITA TERBARU LAINNYA
Ketua Fraksi PKS: BURT Dibubarkan Saja
20 Jan 2012 | 21 : 00 WIB
RUU Ormas Akan Berdayakan Umat Islam
20 Jan 2012 | 20 : 30 WIB
Pemerintah Harus Laksanakan Keputusan MK Soal Outsourcing
20 Jan 2012 | 15 : 57 WIB
Anggaran Bantuan Kesehatan Naik, Publik Harus Awasi
20 Jan 2012 | 13 : 27 WIB
Lindungi Hak Pekerja, PKS Dukung Putusan MK
19 Jan 2012 | 20 : 21 WIB

MEDIA PKS