MUI Jangan Mau Jadi Bemper Pemerintah

01 Jul 2011 | 14:15 WIB

Jakarta (30/6)  Langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM)  menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait fatwa haram BBM bersubsidi dinilai sebagai cermin ketidakmampuan pemerintah mengambil keputusan. Selain itu, efektifitasnya juga diragukan. Hal ini disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran DPR RI, Ecky Awal Mucharam di Senayan, Kamis (30/6).  

 

Menurut Ecky, kalau sekedar himbauan moral untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi tidak jadi masalah, namun membawa-bawa agama dinilai sudah terlalu jauh. “Dengan langkah ini Menteri ESDM jadi seperti kehilangan akal sehat, karena di satu sisi Menteri Keuangan sudah teriak subsidi BBM melonjak sementara di sisi lain Presiden tidak ingin citranya rusak karena menaikkan harga BBM. Akhirnya MUI yang dijadikan bemper”, jelasnya.

 

Menurut Legislator PKS ini, pemerintah seharusnya menggunakan mekanisme insentif-disinsentif untuk mengontrol konsumsi BBM. Menurut Ecky, kalau ingin beban subsidi BBM turun maka lebih baik menggunakan cara yang terukur, seperti pembatasan konsumsi. “Dengan pembatasan konsumsi, kan lebih bisa diukur dengan jelas. Ini baru namanya kebijakan pemerintah, bukan gamang seperti ini” kata Ecky.

 

Dalam pandangan Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III ini, pemerintah seolah kehilangan legitimasi untuk menaikkan harga BBM karena masih banyaknya inefisiensi dalam menggunakan anggaran negara. “Pemerintah tidak pantas menaikkan harga BBM bersubsidi tanpa membenahi dulu pemborosan dan kebocoran anggaran negara” pungkas Ecky

MEDIA PKS