Pemerintah Harus Segera Tetapkan Kepala BKPM

27 Oct 2011 | 16:28 WIB

Jakarta (27/10) Belum ditunjuknya nakhoda baru di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi perhatian Anggota Komisi VI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Mahfudz Abdurrahman. Hal ini karena BPKM punya pekerjaan yang tidak ringan, diantaranya terkait kondisi perekonomian dunia yang sedang kolaps karena Krisis di Eropa dan Amerika dan tentu saja berdampak ke Indonesia. “Sehingga seharusnya dari awal Pemerintah sudah mempersiapkan Kepala BKPM yang baru, setelah Gita Wirjawan ditugaskan menjadi Menteri Perdagangan” demikian disampaikan oleh Mahfudz di Jakarta, Kamis (27/10).

 

Seharusnya, menurut Mahfudz, Pemerintah sudah langsung mengumumkan dan melantik Kepala BKPM berbarengan dengan pengumuman dan pelantikan jajaran Kabinet hasil reshuffle kemarin, sehingga BKPM langsung memiliki pimpinan yang definitif dan langsung kerja.  Tidak seperti sekarang yang masih dijabat rangkap oleh Gita Wirjawan, ini tentu membuat kita prihatin. “Karena bagaimanapun tugas saudara Gita Wirjawan di Kementerian Perdagangan sangat berat, sehingga diperlukan perhatian dan energi yang besar, apalagi sekarang banyak persoalan-persoalan di sektor  Perdagangan di Dalam Negeri”. tegasnya.

 

Dalam data yang dimiliki Mahfudz,  untuk tahun 2011 ini, BKPM menargetkan Investasi sebesar Rp. 240 Triliun. Berdasarkan laporan dari BKPM sampai dengan Kwartal ke III 2011 Investasi yang masuk mencapai sekitar 75% dari target Rp. 240 Triliun atau sekitar Rp. 181 Triliun”. “Ini tentu kita beri apresiasi kepada Gita Wirjawan karena masuknya Investasi yang besar tersebut karena kerja keras saudara Gita Wirjawan di BKPM.” Ungkap Ketua DPP PKS ini.

 

Menurutnya, Komisi VI sangat mendukung BKPM agar dapat menarik arus investasi ke Indonesia secara maksimal untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Dalam Negeri, sehingga sudah selayaknya juga Pemerintah segera menunjuk dan melantik Kepala BKPM yang definitif, tidak dirangkap seperti sekarang. “Yang penting berkualitas, gesit dan diharapkan memiliki relasi yang luas secara internasional, serta dapat bekerjasama baik dengan DPR RI khususnya dengan Komisi VI sebagai Mitra Kerja BKPM.” tutup Mahfudz.

MEDIA PKS