Pendidikan di Tapal Batas Belum Diperhatikan

25 Jan 2012 | 17:58 WIB

Jakarta (25/1) - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rohmani, mendorong pemerintah agar memperhatikan pendidikan rakyat di wilayah tapal batas. Rohmani mengatakan hingga hari ini pemerintah belum memiliki kebijakan khusus yang dianggap tepat untuk meningkatkan pendidikan masyarakat yang tinggal di wilayah tapal batas.

Rohomani mengatakan bawah hal ini adalah bentuk kelalaian pemerintah dalam menjalankan amanah konstitusi. Padahal, sudah jelas dalam konstitusi menyebutkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga Negara. Dan pemerintah berkewajiban memenuhi pendidikan berkualitas bagi setiap warga Negara tanpa memandang etnis, agama, golongan dan letak geografis.

“Dalam setiap kunjungan ke daerah, Saya masih menemui berbagai bentuk keprihatinan dunia pendidikan kita. Apalagi nasib saudara-saudara kita yang tinggal di daerah perbatasan. Nyaris tidak ada perhatian khusus,” kata Rohmani.

Anggota DPR asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX ini mendorong agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang tinggal di wilayah daerah perbatasan. Bila pemerintah terus membiarkan keadaan ini terus berlanjut, Rohmani khawatir akan terjadi gejolak sosial dikemudian hari. Bila ini sudah diperbaiki sejak awal maka berbagai persoalan sosial bisa dihindari.

“Bila tidak diambil tindakan secepatnya, persoalan yang lebih besar akan terjadi dikemudian hari. Cost sosial, ekonomi dan politiknya jauh lebih besar. Pemerintah tinggal memilih,” Rohmani.

Untuk itu perlu kebijakan khusus untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan. Pada anggaran tahun 2013 pemerintah diminta membuat kebijakan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan.Dalam temuannya, persoalan pendidikan yang umunya terjadi di daerah perbatasan menyangkut masalah infrastruktur dan ketersediaan dan kualitas guru.

MEDIA PKS