Penurunan Indeks Pembangunan Manusia, Warning Serius Bagi Pemerintah

06 Nov 2011 | 18:00 WIB

Jakarta (5/11)- Anggota Komisi XI DPR, Kemal Azis Stamboel menilai penurunan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) harus menjadi warning serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi arah dan pencapaian target pembangunan nasional. “Ini harus menjadi catatan serius bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya. Sektor pendidikan menjadi titik terlemah pembangunan manusia Indonesia. Rata-rata lama bersekolah orang Indonesia di tahun 2010 hanya sekitar 5,7 tahun dan tahun 2011 hanya 5,8 tahun. Atau rata-rata hanya 'hampir' lulus sekolah dasar (SD). Capaian kinerja pendidikan ini memprihatinkan, padahal anggaran pendidikan yang sudah mencapai 20% dari APBN, dimana dalam APBN 2011 tercatat Rp246 triliun. Kemerosotan IPM ini harus dievaluasi secara serius” tandasnya.

 

Sebagaimana diketahui, United Nation Development Program (UNDP) telah merilis laporan IPM 2011 dimana dalam laporan itu, IPM Indonesia ternyata hanya 0,617 dan merosot jauh ke posisi 124 dari 187 negara. Padahal, IPM pada 2010 masih menempatkan Indonesia di peringkat 108 dari 169 negara, naik 3 peringkat dari sebelumnya 111 pada 2009.  IPM merupakan ukuran keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa dengan melihat tiga indikator utama, yakni pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dengan peringkat seperti itu, di lingkup Negara-negara ASEAN, Indonesia hanya menempati posisi keenam, di bawah Singapura (26), Brunei (33), Malaysia (61), Thailand (103), dan Filipina (112). Indonesia hanya lebih baik ketimbang negara-negara terbelakang di Asia Tenggara seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar.

 

Kemal juga menilai pemerintah harus segera melakukan pembenahan serius terkait dengan turunnya peringkat IPM, daya saing, dan kemudahan berusaha Indonesia satu tahun terakhi. “Penurunan IPM ini menjadi pertanda semakin beratnya persoalan pembangunan nasional. Apalagi sebelumnya peringkat kemudahan berusaha dan daya saing Indonesia juga menurun. Tim ekonomi jangan berpuas diri dengan stabilitas makro. Berbagai penurunan iniharus dibenahi secara serius dan cepat”, tandasnya.

 

Sebagaimana diketahui, dalam laporan bertajuk Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent Worldyang diterbitkan International Finance Corporation (IFC) dan Bank Dunia, peringkat kemudahan berusaha Indonesia, turun tiga peringkat dari 126 menjadi 129 (dari 183 negara). Sedangkan sebelumnya, dalam laporan The Global Competitiveness Report 2011-2012 yang diterbitkan World Economic Forum (WEF) juga menunjukkan peringkat indeks daya saing Indonesia turun 2 peringkat dari 44 menjadi 46. “Pemerintah harus berkerja semakin cepat dan sigap. Kalau tidak pembangunan kita akan semakin ketinggalan dengan negara-negara lain”, tambahAnggota DPR dari FPKS ini.

MEDIA PKS