Perlu Pembentukan Panja Dokumen Palsu MK

08 Jun 2011 | 08:00 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung pembentukan panitia kerja (Panja) dugaan pemalsuan dokumen milik Mahkamah Konstitusi (MK). Dukungan ini, terkait laporan Ketua MK, Mahfud MD yang secara resmi melaporkan mantan anggota KPU, Andi Nurpati ke Mabes Polri.

Diberitakan sebelumnya, Andi Nurpati yang kini resmi menjadi salah satu Ketua DPP Partai Demokrat Andi Nurpati diduga terlibat dalam penentuan satu kursi DPR dari daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, yang diperebutkan Partai Hanura (Dewi Yasin Limpo) dan Gerindra (Mestariyani Habibie). Kasus ini, sudah dilaporkan resmi oleh Ketua MK, Mahfud MD ke Mabes Polri.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Al Muzammil Yusuf menjelaskan, akan diagendakan rapat dengar pendapat antara KPU dan Bawaslu yang secara khusus membahas masalah ini.

"Pada rapat berikutnya dengan KPU dan Bawaslu. Kemudian, kedua institusi itu harus menyiapkan jawaban tertulis sehingga sifatnya resmi. Dan jawaban itu, bisa menjadi dokumen resmi bagi Komisi II DPR RI jika nanti membentuk Panja," ujarnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar Basuki Tjahaja Purnama kemarin sempat mengungkapkan, dukungan dibentuknya Panja pemalsuan dokumen milik MK. Namun, dibentuknya Panja butuh waktu dan harus dilakukan penjajakan terlebih dahulu.

"Kami gelar raker khusus terlebih dahulu dengan KPU dan kpu dan Bawaslu. Dan mungkin, setelah raker khusus bisa dipanjakan, tergantung perkembangan," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo menjelaskan, Bawaslu juga memiliki dokumen yang diduga dipalsukan milik putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, dokumen itu, belum bisa diungkap.

"Bawaslu punya dua, Mahfud (ketua MK) punya dua. Berarti, ada kursi haram di DPR. Nah, kalau semua indikasinya jelas, akan kita dorong. Jangan asal main tembak, nanti ada yang kena fitnah," imbuhnya.

 

*) Sumber : Tribunnews.com 

MEDIA PKS