472
views
         

PKS Dorong Kejaksaan Agung Lepas dari Kabinet

24 Aug 2011 | 09:45 WIB

Banyak pihak terus menyuarakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperkuat lagi seperti Polri dan Kejaksaan lewat amendemen UUD 1945. Namun selain penguatan KPK, lembaga Kejaksaan Agung juga harus ikut dibahas kedepannya.

 

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan selain KPK, lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan kedepannya harus seperti KPK agar bisa lebih independen.

 

"Kami ke depan itu juga minta agar Jaksa Agung itu dijadikan lembaga yang independen, nggak usah hadir dalam rapat kabinet," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Selasa (23/8/2011).

 

Menurut Fahri, independensi lembaga Kejaksaan Agung ini sebenarnya sudah tertuang dalam undang-undang Kejaksaan. Sehingga kedepannya hanya tingga diterapkan saja.

 

"Di Undang-undang kejaksaan itu sebetulnya sudah diatur, soal independensi kejaksaan, ruhnya sudah independensi. harusnya Jaksa Agung tidak dipilih presiden, tapi DPR.

 

Meski begitu, Fahri mengakui jika Kejaksaan Agung nantinya menjadi independen dan proses pemilihan Jaksa Agung berada ditangan DPR akan semakin menambah beban kerja DPR. Namun dirinya tidak mempermasalahkan hal itu, karena selain lembaga DPR, masih ada lembaga legislatif lain yang bisa ikut diberdayakan dalam proses tersebut.

 

Sehingga kedepannya dapat membantu kinerja DPR itu sendiri. "Yah makanya ke depan kan butuh pemberdayaan DPD untuk membantu DPR. Saya pro amandemen. DPD bisa menangani otonomi daerah, hasil bumi, sama saja kan? nanti second checknya di DPR.

 

Dikatakan Fahri, jika DPD bisa diberdayakan, kedepannya kerja DPR akan semakin mudah dan sedikit berkurang. Karena dengan tanggungjawab dan kewajiban yang dimiliki DPR saat ini cukuplah berat.

 

"Kalau kebanyakan (tugas) yah akhirnya kita hanya bisa selesaikan 4-7 Undang-undang setahun. Kita nggak punya legal council, budget house, gimana? harusnya presiden kalau mau kan bisa. Tergantung presiden mau gak? lagian Undang-undang itu 70% dari pemerintah. Tapi gimana, masak eksekutif juga harus ngerjain titik koma sendiri," ungkapnya


BERITA TERBARU LAINNYA
Bulog Lebih Gesit Mengimpor daripada Menyerap Beras Lokal
09 Sep 2011 | 19:45 WIB
Daya Serap APBN Rendah, Pemerintah Diminta Perbaiki Manajemen
09 Sep 2011 | 19:45 WIB
Tambahan Kuota BBM Bersubsidi Tidak Efektif
09 Sep 2011 | 16:16 WIB
Pemerintah Jangan Reaktif Tanggapi RIM
09 Sep 2011 | 16:15 WIB
Pemerintah Harus Minta Maaf Atas Buruknya Layanan Mudik
09 Sep 2011 | 16:10 WIB

MEDIA PKS