PKS Tawarkan 2 Solusi Hindari Kenaikan Tarif Listrik

31 Oct 2011 | 14:14 WIB

Jakarta (31/10) Fraksi PKS di DPR tetap dalam posisi menolak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang direncakan pemerintah pada April 2012. Anggota Komisi VII DPR dari PKS Sohibul Iman tetap meminta Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk menghindari kenaikan tarif listrik. “Meski anggaran subsidi dikurangi, tapi tetap ada alternatif kebijakan agar tarif listrik tidak naik,” ungkapnya di Jakarta, Senin (31/10).

                                                                                                                                          

Sohibul Iman menawarkan 2 solusi untuk menghindari kenaikan tarif dasar listrik tersebut. “Yang pertama adalah komitmen Pemerintah dalam penyediaan pasokan gas yang lebih besar untuk pembangkit listrik, karena biaya membangkitkan listrik dengan menggunakan gas jauh lebih murah, hanya sekitar Rp.440/kwh, dibanding membangkitkan listrik dengan memakai bahan bakar minyak yang berkisar Rp.2200/kwh,”

 

Solusi kedua, lanjut Sohibul, adalah konsistensi Pemerintah dalam menyediakan kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik, sesuai dengan harga acuan batubara (Indonesian Coal Index). “Bila harga batubara stabil, maka kebutuhan PLN akan batubara yang mencapai 57 juta ton ditahun 2012 nanti, akan terjadi penghematan sebesar Rp.2 Trilyun,” jelasnya.

 

Dalam data yang dimiliki Doktor lulusan Japan Advanced Institute of Science and Technology (JIST), Ishikawa Jepang ini, selama tahun 2009 dan 2010, pasokan batubara untuk PLTU Percepatan 10.000 MW Tahap 1 mengalami kendala signifikan, karena realisasi 3 pemasok batubara yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan LRC (Low Rank Coal) hanya sebesar 66% dari yang direncanakan (tahun 2009) dan 17% ditahun 2010.

 

Namun, di sisi lain, Sohibul Iman juga menyayangkan kebijakan Pemerintah yang malah mengekspor gas ke luar negeri, sehingga kebutuhan gas PLN pada 8 unit pembangkit berbasis Dual Firing tidak terpenuhiAkibatnya PLN harus mengoperasikan High Speed Diesel (HSD) yang menggunakan solar yang harganya jauh lebih mahal dari gas.

 

Efeknya, delapan unit pembangkit yang didesain berbasis Dual Firing tersebut, selama 2 tahun terakhir hanya mendapatkan kontrak pasokan gas sebanyak 49% dari kebutuhannya.  “Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, kerugian yang di derita akibat kekurangan pasokan gas ini sekitar Rp.17,9 Trilyun ditahun 2009 dan Rp.19,7 Trilyun ditahun 2010,” tutup Anggota DPR dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II ini.

MEDIA PKS