Rombak Total KBRI Riyadh

11 Nov 2011 | 19:30 WIB

JAKARTA - Hari ini nasib Tuti Tursilawati, tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Arab Saudi diujung tanduk. Diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Kerajaan Arab Saudi belum menemui titik terang. Jika akhirnya Tuti gagal diselamatkan dari hukuman pancung, maka daftar kegagalan diplomatik pemerintah RI dalam membela warganya yang menjadi TKW di luar negeri kian panjang.

“Jadi atau tidaknya Tuti dihukum mati, pemerintah harus berani melakukan merombak total SDM yang ditugaskan di Kedutaan Besar RI (KBRI) di Riyadh, Arab Saudi. Berulangkali KBRI Riyadh gagal menangani kasus TKW di Arab Saudi apalagi mencegah berulangnya kasus sejenis,” ujar Ketua DPP PKS Bidang Perempuan, Anis Byarwati di Jakarta, Jumat (11/11).

 

Menurut Anis, pembenahan KBRI di Riyadh dan Konjen RI di Jeddah sudah mendesak agar mereka dapat memainkan peranan penting, khususnya penanganan bagi TKW yang menjadi korban penganiayaan, tidak memiliki tempat tinggal sementara, maupun upaya bantuan hukum bagi TKW bermasalah. Sudah ratusan kasus TKW Indonesia yang kabur dari rumah majikannya akibat tidak tahan menahan siksaan lalu lari ke KBRI, namun KBRI tidak menangani masalah TKW secara memuaskan.

"Bagaimana mau menangani warganya dengan baik, jika atase ketenagakerjaan di KBRI Riyadh  hanya memiliki satu pegawai home staff dan 14 staf lokal. Sedangkan staf yang secara khusus menangani TKI hanya 4 orang untuk wilayah Saudi Arabia bagian Timur, sedangkan untuk wilayah bagian barat ditangani oleh Konjen Jeddah," cetusnya.

Anis mendesak pemerintah RI membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Saudi Arabia mengenai perlindungan TKI di negara tersebut.

"Dengan Qatar saja bisa, mengapa dengan Arab Saudi tidak dilakukan. Ada masalah apa?," tanya Anis.

Data menunjukkan jumlah TKW yang bekerja sebagai PRT di Saudi Arabia melalui jalur legal mencapai 700.000 orang. Sementara yang melalui jalur illegal diperkirakan lebih banyak lagi. Anis memperkirakan jumlah keseluruhan bisa mencapai lebih dari dua juta orang.

Berdasarkan keputusan pengadilan syariah Arab Saudi, Tuti direncanakan akan dieksekusi dalam pekan ini. Biasanya eksekusi hukuman mati dilakukan setelah sholat Jumat. Satgas TKI pimpinan Alwi Shihab telah bernegosiasi dengan beberapa tokoh masyarakat termasuk dari pihak kerajaan Arab Saudi. Namun hingga kini belum mendapatkan hasil yang pasti. Bahkan Presiden SBY telah mengirim surat pada Raja Saudi pada tanggal 7 Oktober 2011 lalu.

Selain Tuti, masih ada lebih dari 300 TKI lagi yang terancam hukuman mati di luar negeri, terutama Timur Tengah dan Malaysia.

MEDIA PKS