Selesaikan Polemik Perda Miras Dengan RUU Jaminan Produk Halal

12 Jan 2012 | 18:38 WIB

Jakarta (12/1) Menanggapi pencabutan Perda Miras oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),  Komisi VIII Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah segera menyelesaikan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Hal ini disampaikan oleh Surahman Hidayat, Wakil ketua Komisi VIII DPR RI di Jakarta Kamis (12/01). Surahman mengatakan, “Pemerintah harus segera menyelesaikan pembahasan DIM  RUU JPH dari pemerintah, agar segera di bahas oleh DPR”.

Menurut Surahman,  Jika RUU JPH bisa diselesaikan dengan cepat, maka akan menjadi payung hukum dari Perda Miras. Hal ini penting untuk mengurangi polemik di masyarakat ”, katanya melanjutkan.

“Selama ini Pemerintah berpandangan bahwa perda Miras tidak memiliki payung hukum dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Karena itu, dalam RUU JPH ini bisa dimasukkan muatan tentang miras dan peredarannya”, ungkap Surahman.

Surahman menegaskan, “Jangan sampai kelemahan pijakan hukum miras dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk merusak moral bangsa”. Karena itu pemerintah harus berhati-hati dalam mencabut dan mengevaluasi perda miras”, katanya mengakhiri.

MEDIA PKS