Sohibul: Soal BBM Bersubsidi, Hentikan Polemik Internal

Senayan - Pemerintah diminta menghentikan polemik internal dan segera mengambil sikap terkait pengaturan BBM bersubsidi. Asumsi kuota BBM bersubsidi tahun 2012 diperkirakan akan terlampaui jika tidak ada kepastian kebijakan dari pemerintah.

Menurut anggota DPR Komisi VII dari Fraksi PKS Sohibul Iman, pemerintah dinilai tidak konsisten dan kurang berani dalam memutuskan kebijakan BBM bersubsidi. Sikap ini berpotensi membuka ruang semakin membengkaknya volume BBM bersubsidi yang pada asumsi makro APBN tahun 2012 dipatok 38,4 juta kiloliter sampai dengan 41,7 juta kiloliter.

"Pemerintah ini aneh, katanya takut BBM bengkak tapi tidak melakukan action. Menkeu inginnya naik, Menteri ESDM tidak sampai menaikkan tapi mengatur dan Menko katakan kita belum punya sikap apa-apa. Jadi pemerintah sebaiknya menghentikan polemik itu dan segera mengambil sikap sendiri. Apa konklusi terbaiknya dan segera komunikasikan dengan DPR," kata Sohibul kepadaJurnalparlemen.com di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/6).

Selanjutnya Sohibul mengungkapkan, dari rencana pemerintah melaksanakan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi dan sebelumnya telah ada kajian dari kalangan akademisi, seharusnya sudah jadi entry point terkait dengan rencana tersebut. Jika tidak ingin ada kenaikkan harga, pemerintah bisa melakukan kajian lainnya.

"Kalau misalnya kita ingin menaikkan harga, ini sudah kehilangan momentum karena saat ini sudah masa inflasi. Seharusnya pemerintah mengikuti saran BPS pada bulan April atau Mei lalu. Jadi menurut saya pemerintah bagaimanapun harus mengambil sikap yaitu mungkin pengaturan saja," ujarnya.

Sohibul menjelaskan, jika pemerintah memberlakukan pengaturan BBM bersubsidi sebaiknya menyasar pada sisi pengguna kendaraan pribadi roda empat terlebih dahulu. Karena menurut Sohibul, pada sektor itu potensi subsidi tidak dinikmati kalangan yang seharusnya menikmati.

"Pembatasannya mungkin untuk kendaraan pribadi saja. Metodenya premium yang harganya Rp 4.500 untuk angkutan umum, motor dan barang. Sedangkan bagi roda empat pribadi bisa saja diterapkan dua mekanisme yakni untuk premium pada harga Rp 6.000 dan Rp 9.000," terangnya.

"Kalau tidak, maka kita setiap tahun pada pembahasan APBN akan selalu begitu saja. Tahun ini ditentukan 38,5 juta kiloleter dan terlampaui dan prognosanya 41 juta kiloliter. Dari situ diperkirakan 2012 akan ikuti angka itu dan kalau tidak ada pembatasan maka akan jebol lagi," ujarnya