Thailand Batal Ekspor Beras, Momen Wujudkan Ketahanan Pangan

01 Oct 2011 | 01:51 WIB

Jakarta (29/9) Anggota Komisi IV DPR Habieb Nabiel Almusawa menyatakan bahwa Indonesia tidak bisa mengandalkan negara lain untuk mengisi kekurangan stok pangan.  Pembatalan ekspor beras oleh Thailand semestinya disikapi positif.  “Kita mestinya menganggap hal ini sebagai peringatan dini bahwa suatu saat kita akan kesulitan memperoleh beras dari pasar internasional karena harganya mahal”, ucapnya lugas.

 

Dengan peringatan dini itu, lanjut politisi PKS ini, semestinya kita menjadi lebih serius dalam mengantisipasi kekurangan stok pangan di masa datang. “Kendala utama swasembada pangan kita terletak pada ketersediaan lahan. Kita punya lahan tetapi lahan itu sejauh ini belum tersedia untuk pangan ”, ungkapnya.

 

Menurut Nabiel, pemanfaatan lahan-lahan tidur itu dimungkinkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar yang ditetapkan 22 Januari 2010.  Konsep dasar PP ini adalah fungsi sosial hak atas tanah. Setiap pemegang hak atas tanah wajib menggunakan atau mengusahakan tanahnya secara bertanggung jawab. Jika kewajiban itu tidak ditunaikan maka melalui suatu proses, tanah yang bersangkutan dinyatakan terlantar.  Hak atas tanahnya hapus dan tanahnya dikuasai oleh negara untuk kemudian didayagunakan guna berbagai keperluan.

 

“Tanahnya ada dan peraturannya jelas.  Tetapi hingga akhir tahun 2011 ini, tanah tersebut belum juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan swasembada pangan.  Hingga detik ini semua instansi yang terkait masih belum serius berkoordinasi untuk mewujudkan swasembada pangan”, pungkas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II ini. 

MEDIA PKS