Tifatul: Menteri-menteri Asal PKS Selalu Bersatu Membantu Pemerintah
08 Oct 2011 | 18:00 WIBVIVanews – Mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, membantah ucapan Anggota Dewan Pembina Demokrat, Achmad Mubarok, yang menyebut PKS sebagai partai koalisi yang bertabiat seperti oposisi. Menurut Tifatul, menteri-menteri asal PKS di kabinet selalu bersatu untuk membantu pemerintah.
“Apanya yang oposisi? Kami bantu dari dalam kok untuk menyukseskan program pemerintahan SBY,” kata Tifatul usai akad nikah putri pertamanya di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Selatan, Sabtu 8 Oktober 2011.
Mubarok sebelumnya mengatakan, PKS selalu menjadi pengganggu dalam pemerintahan koalisi. “PKS sejak dulu seperti itu, koalisi layaknya oposisi,” ujarnya. Mubarok bahkan berpendapat, alokasi menteri untuk PKS pantas dikurangi karena menurutnya, selama ini program menteri-menteri PKS terkesan mencitrakan partai mereka semata.
Tifatul yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di pemerintahan SBY, pun menepis tudingan Mubarok tersebut. Ia menegaskan, perbedaan pendapat dan kritik membangun dalam koalisi, adalah wajar. Ia pun menilai, kinerja menteri-menteri PKS di kabinet sudah cukup baik.
“Kami berprestasi di Kominfo, Kementan, Kemensos, dan Kemenristek,” kata Tifatul. Namun soal rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan reshuffle kabinet, ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada SBY.
Tifatul pun mengaku belum mengetahui apakah ada menteri-menteri dari PKS yang nantinya akan digeser atau tidak. “Saya belum tahu. Coba tanyakan ke teman-teman di partai, karena saya sekarang di kabinet,” ujar Tifatul.
PKS saat ini memperoleh jatah 4 menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf al-Jufri, dan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata.
Penambahan Fasilitas RS Kelas 3 Harus Dimulai 2012
13 Jan 2012 | 15 : 14 WIB
|
Jembatan Kutai Ambruk, PKS Minta PU Tanggung Jawab
13 Jan 2012 | 09 : 25 WIB
|
Selesaikan Polemik Perda Miras Dengan RUU Jaminan Produk Halal
12 Jan 2012 | 18 : 38 WIB
|
Dewan Keamanan Nasional Perlu Dikaji
12 Jan 2012 | 13 : 13 WIB
|
Tata Kelola Pendidikan Tinggi Harus Diperbaiki
11 Jan 2012 | 20 : 29 WIB
|