Wawancara Presiden PKS Terkait Isu Pembubaran KPK dan Reshuffle Kabinet

10 Oct 2011 | 19:30 WIB

Rakyat Merdeka - Ide pembubaran KPK yang disuarakan kader PKS bukan untuk melindungi salah satu kadernya, Tamsil Linrung, yang disebut-sebut terindikasi kasus Kemenakertrans.

 

“Mustahil PKS menyandera tugas kenegaraan seperti yang dijalankan KPK hanya karena ingin melindungi satu orang ka­der kami,” ungkap Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, kepada Rakyat Merdeka, Jumat (7/9).

 

Menurut Luthfi, partainya men­­dorong agar kadernya me­nuntaskan dan menghadapi segala tuduhan tersebut secara elegan.

 

“Pak Tamsil tidak perlu mun­dur dari jabatannya saat ini,”  ujar Luthfi.

 

Berikut kutipan selengkapnya;

 

 

Bagaimana PKS meman­dang kinerja KPK sehingga muncul ide pembubaran KPK dari ka­der Anda?

Lontaran Pak Fachri Hamzah perlu didalami dan dicermati. Kita tidak boleh apriori pada ga­ga­san para praktisi politik, dan praktisi hukum seperti OC Kaligis.

 

Korupsi itu musuh bersama dan bahaya laten bagi bangsa.  Makanya institusi lain juga harus dioptimalkan, seperti kejak­saan dan kepolisian.

 

Secara de facto sumber daya KPK sa­ngat terbatas, se­hingga harapan publik tidak mung­kin di­pe­nuhi KPK.

 

 

Anda me­man­dang perlu eva­­luasi di internal KPK?

Bukan hanya KPK yang harus dievaluasi, tapi semua badan, komisi, dan lembaga ad hoc lain­nya. Presiden saja mengevaluasi menterinya. Tapi memang saat ini KPK menjadi fokus utama, apa­lagi antara prestasi dan budget-nya tidak seimbang. 

 

 

Ide pembubaran KPK itu su­dah menjadi keputusan inter­nal PKS?

Pak Fachri adalah Wakil Ketua Komisi III DPR, dan KPK ada­lah mitra komisinya. Mengkritisi mi­tra komisi adalah tugas uta­ma­­nya. Selain itu, anggota DPR punya hak konstitusi untuk bicara me­ngenai penyelengga­raan pe­me­rintahan negara secara umum.

 

Jadi dia berhak mewakili diri­nya sendiri, tidak harus selalu dipahami gagasannya merupa­kan kebijakan partai.

 

 

Bagaimana PKS meman­dang keputusan komite etik KPK?

Biarlah publik yang menilai keputusan komite etik tersebut.

 

 

O ya, bagaimana reaksi PKS terkait reshuffle kabinet?

Tahun ini adalah saat yg paling tepat untuk melakukan reshuffle. Kami melihat tiga tahun ke de­pan adalah waktu untuk mem­beri­kan sentuhan akhir bagi masa bhakti Pak SBY sebagai kepala negara. Jika beliau ber­hasil memberikan sentuhan akhir yang excelent, maka beliau akan dikenang se­panjang masa. Namun jika gagal, beliau akan dikenang sebaliknya. Seperti kata pepatah, karya-karya besar sangat ditentukan oleh sen­tuhan akhirnya.

 

 

Apa PKS sudah dihubungi SBY terkait reshuffle?

Mungkin yang dimaksud par­tai-partai koalisi yang menterinya akan direshuffle. Partai yang men­terinya tidak akan dire­shuffle, ya tidak harus diajak bicara kan.

 

 

Anda melihat posisi PKS aman dari reshuffle?

PKS tdk hanya melihat dari sisi aman atau tidaknya posisi men­teri PKS, karena banyak cara untuk membuat posisi seo­rang menteri aman. PKS meli­hat­nya dari sisi kinerja menteri kami. Sejauh ini kinerja mereka untuk berkontribusi membangun negeri cukup bagus. Beberapa keku­rangan yang terkadang menjadi sorotan, kami menilai­nya masih reasonable. Jadi secara keselu­ruhan masih on the track dengan visi dan misi besar Pak SBY dalam membangun negeri ini.

 

Apa benar ada kontrak koa­lisi khusus antara PKS dengan SBY?

Semua partai koalisi menan­datangani kontrak politik dengan Pak SBY, biasa disebut code of condact, kontrak etika koalisi pun ada. Dan itu mengikat semua pihak.

MEDIA PKS